Apa Itu Perbuatan Pemerintahan (Administrasi Negara)?

Situs Hukum - Di dalam hukum pidana kita mengenal perbuatan-perbuatan pidana yang merupakan pelanggaran/kejahatan yang tidak dapat dihukum. Tentang tidak dapat dihukumnya ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu:

1. Karena sebab yang ada pada diri orang itu sendiri, tercantum dalam pasal 44 ayat (1) KUHP.
   “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum”.
2. Karena sebab dari luar keadaan si pembuat. Sesuatu perbuatan tidak dapat dihukum karena sebab/oleh keadaan sekitarnya (uitwendige ooraak), yang termasuk di sini adalah:
• dalam keadaan berat lawan (overmacht) dalam pasal 48 KUHP;
• dalam keadaan darurat (noodtoestand) dalam pasal 49 (2) KUHP;
• karena pembelaan terpaksa (noodweer) dalam pasal 49 (1) KUHP;
• karena melaksanakan peraturan perundang-undangan. (Pasal 50 KUHP);
• karena melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

Terdapat keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan suatu perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana, kehilangan sifat tindak pidana. Sehingga si pelaku bebas dari hukuman pidana.

Pembahasan ini dalam KUHP diatur dalam title III dari buku I KUHP, yaitu pasal 44 - 51. Akan tetapi dalam praktek hal ini tidak mudah, banyak kesulitan dalam mempraktekkan ketentuan-ketentuan dalam KUHP ini.

Alasan Penghapusan Pidana

Dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi 3:

1. Alasan Pembenar

Alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Tertera dalam pasal 49 (1), 50, 51 (1).

2. Alasan Pemaaf

Alasan yang mengahpuskan kesalahan terdakwa, tetap melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tapi dia tidak dipidana, karena tak ada kesalahan. Tercantum dalam pasal 49 (2), 51 (2).

3. Alasan Penghapus Penuntutan

Ini adalah peran otoritas dari pemerintah, pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan demi kepentingan umum.

Contoh: pasal 53 KUHP, kalau terdakwa dengan sukarela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan suatu kejahatan.

Fait D’Excuse (Memaafkan Pelaku)

Pasal 44 ayat 1 KUHP yang menyatakan tidak dapat dihukum seorang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang itu berdasar bertumbuhnya atau ada gangguan penyakit pada daya pikir seorang pelaku.

Istilah tidak dapat dipertanggungjawabkan (niet kan worden toe gerekend) tidak dapat disamakan dengan “tidak ada kesalahan berupa sengaja atau culpa”. Yang dimaksud disini adalah berhubung dengan keadaan daya berpikir tersebutr dari si pelaku, ia tidak dapat dicela sedemikian rupa sehingga pantaslah ia dikenai hukuman.

Dalam hal ini diperlukan orang-orang ahli seperti dokter spesialis dan seorang psikiater.

Akan tetapi kenyataannya adalah bahwa seorang yang gila melakukan perbuatan yang sangat mengerikan sehingga dia pantas mendapat hukuman. Lebih-lebih apabila pelaku kejahatan pura-pura menjadi orang gila.

Bagaimana dengan orang yang mabuk? Orang mabuk dapat lepas dari hukuman. Namun dapat juga terkena hukuman, dilihat dari kadar mabuknya dan keadaannya.

Pasal 44 ayat 2 KUHP, apabila hakim memutuskan bahwa pelaku berdasar keadaan daya berpikir tersebut tidak dikenakan hukuman, maka hakim dapat menentukan penempatan si pelaku dalam rumah sakit jiwa selama tenggang waktu percobaan, yang tidak melebihi satu tahun.

Hal ini bukan merupakan hukuman akan tetapi berupa pemeliharaan.

Penentuan Orang yang Belum Dewasa

Pasal-pasal 45, 46 dan 47 KUHP memuat peraturan khusus untuk orang belum dewasa sebagai berikut:

Pasal 45: dalam penuntutan di muka hakim pidana dari seorang yang belum dewasa, tentang suatu perbuatan yang dilakukan sebelum orang itu mencapai usia 16 tahun, maka pengadilan dapat:

1. Memerintahkan, bahwa si bersalah akan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pemelihara, tanpa menjatuhkan hukuman pidana.
2. Apabila perbuatannya masuk golongan “kejahatan” atau salah satu dari “pelanggaran-pelanggaran” yang termuat dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540. Dan lagi dilakukan sebelum 2 tahun setelah penghukuman orang itu karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran tersebut atau karena suatu kejahatan, memerintahkan, bahwa si terdakwa diserahkan di bawah kekuasaan pemerintah, tanpa menjatuhkan suatu hukuman pidana.
3. Menjatuhkan suatu hukuman pidana.

Pasal 46:

1. Apabila pengadilan memerintahkan agar si terdakwa diserahkan kekuasaan pemerintah, maka terdakwa dapat dimasukkan ke lembaga pemerintah dan oleh pemerintah dididik seperlunya. Atau dapat diserahkan kepada seorang penduduk Indonesia atau suatu yayasan atau lembaga social sampai si terdakwa mencapai umur usia 18 tahun.
2. Ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan ayat 1 ini akan dimuat dalam suatu Undang-undang.

Pasal 47:

1. Apabila terdakwa dijatuhi hukuman oleh pengadilan, maka maksimum hukumannya dikurangi sepertiga.
2. Apabila terdakwa dihukum perihal suatu kejahatan, yang dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka maksimum hukumannya menjadi hukuman penjara selama 15 tahun.
3. Tidak boleh dijatuhkan hukuman-hukuman tambahan dari pasal 10 di bawah huruf b, nomor 1 dan 3.

Hal Memaksa (Overmacht)

Pasal 48: “Tidaklah dihukum seorang yang melakukan perbuatan, yang didorong hal memaksa”.

Jadi apabila seseorang melakukan tindak kejahatan dalam keadaan terpaksa, maka dia tidak dihukum. Paksaan ini adakalanya bersifat fisik (vis absoluta) dan ada yang bersifat psikis (Vis Compulsiva).

Yang dimaksud dalam pasal 48 KUHP adalah paksaan yang bersifat psikis, bukan fisik.

Vis compulsive terbagi menjadi 2 macam:

1. Daya paksa dalam arti sempit (overmacht in enge zin)
2. Keadaan darurat (noodtoestand), antara lain: orang terjepit antara dua kepentingan, orang terjepit antara kepentingan & kewajiban.
3. Ada konflik antara dua kewajiban.

Contoh: seorang A dengan menodong menggunakan pistol menyuruh B untuk mengambil barang milik si C atau untuk memukul C.

Maka berdasarkan pasal 48, mereka tidak dikenakan hukuman pidana. Akan tetapi, tidaklah dikatakan bahwa perbuatan tersebut halal, perbuatan itu tetap melanggar hukum. Hanya para pelaku dapat dimaafkan (fait d’execuse).

Keperluan Membela Diri (Noodweer)

Pasal 49 ayat 1: “Tidakalah seorang yang melakukan suatu perbuatan, yang diharuskan (geboden) untuk keperluan mutlak membela badan (lijf), kesusilaan (eerbaarheid), atau barang-barang (goed) dari dirinya sendiri atau orang lain, terhadap suatu serangan (aanranding) yang bersifat melanggar hukum (wederrechtlijk) dan yang dihadapi seketika itu (ogenblikklijk) atau dikhawatirkan akan segera menimpa (onmiddelijk dreigend)”.

Missal: A menyerang B dengan menggunakan tongkat untuk memukul B, kemudian B mengambil suatu tongkat pula, sehingga A kewalahan dengan pukulan si B. B mengambil tongkat karena B tidak sempat lari atau dalam keadaan yang sangat mendesak.

Dengan alasan membela diri inilah seseorang tidak mendapat hukuman.

Terpaksa dalam melakukan pembelaan ada 3 pengertian:

1. Harus ada serangan atau ancaman serangan;
2. Harus ada jalan lain untuk menghalaukan serangan atau ancaman serangan pada saat itu dan harus masuk akal;
3. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifatnya serangan.

Adapaun kepentingan-kepentingan yang dapat dilakukan pembelaan adalah:

• diri/badan orang.
• kehormatan dan kesusilaan.
• harta benda orang.

Melampaui Batas Membela Diri (Noodweer-Exces)

Pasal 49 ayat 2 KUHP: “Tidaklah kena hukuman pidana suatu pelampauan batas keperluan membela diri apabila ini akibat langsung dari gerak perasaan, yang disebabkan oleh serangan lawan”.

Pelampauan ini terjadi apabila:

1. Serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan.
2. Tidak ada imbangan antara kepentingan yang mula-mula diserang dan kepentingan lawan yang diserang kembali.

Dalam hal ini terdakwa hanya dapat dihindarkan dari pidana apabila hakim menerima aksesnya yaitu “langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat”. Hal ini sangat berhubungan dengan perasaan seseorang ketika dihadapkan pada sebuah peristiwa.

Contoh yang sering terjadi di masyarakat adalah pengeroyokan seorang pencuri oleh masyarakat/orang banyak dapat masuk pelampauan batas keperluan membela diri yang memenuhi syarat-syarat dari pasal 49 ayat 2 KUHP.

Maka orang-orang yang mengeroyok tidak dapat dihukum. Akan tetapi si pencuri juga berhak membela diri dari pengeroyokan tersebut, apabila dalam membela dirinya pencuri tersebut melukai salah seorang pengeroyok maka si pencuri tidak dapat dihukum atas tuduhan penganiyayaan pasal 351 KUHP.

Pelaksanaan Peraturan Hukum Perundang-undangan

Pasal 50 KUHP menentukan: tidak dikenakan hukuman pidana seorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan hukum perundang-undangan.

Maka sebetulnya pasal 50 ini tidak perlu. Kenapa pasal ini tetap dicantumkan dalam KUHP, karena untuk menghilangkan keragu-raguan.

Contoh: seorang polisi tidak melakukan tindak-tindak pasal 333 KUHP, yaitu merampas kemerdekaan orang lain, apabila dalam menyelidiki suatu perkara pidana menangkap sorang tersangka.

Perintah Jabatan (Ambtelijk Bevel)

Pasal 51 ayat 1 KUHP, menyatakan bahwa tidak dikenakan hukuman pidana seorang yang melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah, diberikan oleh seorang atasan yang berwenang untuk memberikan perintah itu.

Pasal 51 ayat 2 KUHP, menyatakan tidak dikenakan hukuman pidana juga dalam hal ada perintah, dikeluarkan oleh seorang pengusaha yang tidak berwenang untuk itu, namun si pelaku harus mengira secara jujur (te goeder trouw) bahwa perintah itu sah dan beres.

Perbuatan yang dilakukan seorang bawahan ini harus dalam lingkungan pekerjaan jabatan.

Bibliografi

• Umar Said Sugiharto. 2009. Pengantar Hukum Indonesia. Malang: Publikasi Online.
• Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
• http://saifudiendjsh.blogspot.com/2007/12/hukum-pidana_14.html. Diakses pada tanggal 2 September 2020.

Note: Untuk menuntaskan bab kesebelas dengan judul Dasar-dasar Hukum Pidana ini dari materi mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Silahkan klik tombol berikut untuk lanjut ke sesi berikutnya. 👇👇👇